NasDem Sebut Pilkada Melalui DPRD Layak Dipertimbangkan

BeritaNasional.com -  Partai NasDem menilai Pilkada melalui DPRD patut dipertimbangkan untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan daerah. Pembahasan mekanisme Pilkada harus terbuka dan rasional mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek.

"Saya memandang pilkada melalui DPRD sebagai salah satu opsi yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan daerah. Pembahasannya harus rasional dan berorientasi pada masa depan demokrasi kita," ujar Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat, Selasa (30/12/2025).

Pilkada melalui DPRD juga selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai Pancasila. Konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral.

"Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi," terangnya.

Demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai prosedur memilih tetapi juga instrumen melahirkan kepemimpinan daerah yang berintegritas, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Yang kita kejar dari demokrasi bukan sekadar proses memilih, tetapi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan," kata Viktor.

Pilkada melalui DPRD juga sejalan dengan nilai Pancasila, sila keempat. Sebab sambungnya, DPRD merupakan lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat.

"DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat. Mekanisme pilkada melalui DPRD dapat menjadi ruang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses permusyawaratan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif"

Berbagai kasus yang menjerat kepala daerah perlu menjadi petimbangan. Tuntutan intergritas kepala daerah harus dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.

"Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan," kata Viktor.

Menurutnya, kesepahaman nasional menjadi kunci agar perbedaan pandangan mengenai sistem pilkada tidak berkembang menjadi polarisasi politik. Stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan daerah, kata dia, harus dijaga sebagai kepentingan bersama.

"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh mengganggu persatuan dan arah pembangunan daerah," ucapnya.

Viktor mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi wacana pilkada melalui DPRD dengan kejernihan nalar dan kedewasaan sikap, serta tetap berpegang pada nilai-nilai konstitusi sebagai pijakan bersama.

"Demokrasi harus kita pastikan mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang stabil, bertanggung jawab, dan bebas dari tekanan sistemik yang justru menjauhkan kekuasaan dari kepentingan rakyat," pungkasnya.