KPK Ingatkan Risiko Politik Transaksional dalam Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya penguatan tata kelola dan pengawasan ketat dalam wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan perhatian utama terletak pada kemampuan sistem menekan biaya politik serta menutup ruang penyimpangan.

Menurut Budi, isu krusial yang harus dijawab berkaitan dengan efektivitas desain politik dalam mencegah korupsi.

“Bukan semata-mata metode pemilihannya, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menekan biaya politik dan menutup celah korupsi,” ujar Budi kepada wartawan via WhatsApp, Minggu (4/1/2026).

Ia menekankan kebutuhan standar tata kelola yang kuat jika wacana pemilihan melalui DPRD terus bergulir.

“KPK menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat,” katanya.

Budi kemudian menyebut setiap model pemilihan harus dilengkapi aturan yang memastikan fungsi kontrol berjalan.

“Mekanisme pemilihan apa pun harus disertai regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan yang efektif agar tidak menciptakan bentuk baru dari politik transaksional,” ujarnya.

Menyoal orientasi kebijakan publik, sambungnya harus tetap menjadi dasar dalam penyusunan desain politik.

“KPK mendorong agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan publik, integritas demokrasi, dan upaya berkelanjutan dalam pencegahan korupsi,” tandasnya.