Wacana Pilkada Lewat DPRD, PAN Ajak Semua Pihak Cari Kesepahaman

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta perlu ada mencari titik temu terkait wacana Pilkada melalui DPRD. Eddy menilai wajar muncul dinamika partai yang menolak Pilkada melalui DPRD.

Tetapi ruang diskusi masih terbuka agar semua partai bisa menemukan titik temu yang mendahulukan kepentingan masyarakat.

"Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai. Tetapi inilah apa terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu. Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu ya, kita mendahulukan kepentingan daripada masyarakat di atas segala-galanya, gitu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (7/1/2026).

Menurut Eddy, memang perlu ada evaluasi Undang-Undang Pemilu. Sebab kondisi di lapangan kerap berubah. Apalagi, menurutnya wakil ketua MPR ini, politik uang pada Pemilu 2024 memperlihatkan politik yang mahal.

"Kita melihat bahwa undang-undang pemilu itu merupakan sebuah undang-undang yang memang perlu dilakukan evaluasi. Karena kondisi yang senantiasa berubah di lapangan. Eh, terutama kita saksikan di Pemilu 2024 kemarin itu money politics dan politik apa namanya, politik pemilu mahal itu sangat terasa,"katanya.

Maka perlu ada cara menghadirkan aturan kepemiluan yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan politik uang. Agar pemilihan elektoral menjadi lebih efisien.

"Nah, di samping itu juga ya kita apa dalam proses pembuatan undang-undang tersebut kita tentu akan menerima dan membuka diri untuk masukan dari semua pemangku kepentingan baik itu masyarakat umum, apa lembaga swadaya masyarakat termasuk kalangan akademisi ya untuk tujuannya satu untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas tidak hanya secara prosedural saja tetapi punya substansi yang baik dengan menghasilkan pejabat-pejabat publik yang memang memiliki tujuan untuk bisa bekerja untuk masyarakat," tegas Eddy.

Karena itu, terbuka opsi membahas wacana Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk penguatan demokrasi. Serta bisa menghasilkan pejabat publik yang berkualitas.

"Kembali lagi kita terbuka untuk membahasnya, jika memang ternyata opsi pilkada tidak langsung itu memberikan kita peluang dan kesempatan untuk bisa mendapatkan demokrasi yang lebih kuat, berkualitas ya kita tentu akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Tetapi kembali lagi tidak akan kita lupakan masukan dari masyarakat untuk apa menerima masukan-masukan," pungkasnya.