Survei LSI: Mayoritas Pemilih Parpol Tolak Wacana Pilkada DPRD

BeritaNasional.com - Di tengah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan bahwa wacana yang disuarakan elite partai politik (parpol) ini tidak sesuai dengan suara konstituennya.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengungkap, mayoritas pemilih parpol, baik yang berada di DPR maupun partai nonparlemen, menolak wacana perubahan sistem pilkada itu, termasuk Partai Golkar yang mengusung ide tersebut.

"Apa yang disuarakan oleh pemimpin elite-elite partai itu ternyata belum diamini oleh grassroot atau pemilih-pemilih partai yang bersangkutan," kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ardian menguraikan, pemilih Partai Gerindra sebanyak 74,5 persen responden menolak wacana tersebut. Kemudian responden pemilih PDIP sebanyak 56,3 persen menolak, responden pemilih PKB sebanyak 67,5 persen menolak, dan responden pemilih Partai Golkar sebanyak 58,3 persen menolak.

Selanjutnya, responden pemilih PKS sebanyak 57,5 persen menolak, responden pemilih PAN sebanyak 47,5 persen menolak, responden pemilih Partai Demokrat sebanyak 57,1 persen menolak, dan responden pemilih Partai NasDem sebanyak 95 persen menolak.

"Jadi, terlihat dari sini secara mayoritas bahwa pemilih-pemilih partai yang elite-elitenya menyatakan setuju ternyata di grassroot atau di pemilih-pemilih partai mayoritas menyatakan tidak setuju," ujarnya.

Menurut Ardian, hanya 53,3 persen publik percaya parpol bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya, dan hal ini menjadi alasan publik tidak ingin pilkada melalui DPRD.

"Partai politik adalah salah satu lembaga yang selalu terendah trust publiknya dibanding lembaga dan pilar demokrasi lainnya," terang Ardian.

Sebagai informasi, survei ini menggunakan metodologi multistage random sampling, dengan jumlah responden dalam survei 1.200 orang pada periode 19–20 Oktober 2025.

Dia menambahkan, responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

Sumber: Antara