Mensesneg Sebut Pemerintah Hormati Pihak yang Usulkan Pilkada Melalui DPRD

BeritaNasional.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau tidak langsung. Namun, Prasetyo menegaskan rencana mengubah mekanisme saat ini belum akan dilakukan.

"Kalau yang berkenaan dengan wacana yang berkembang di masyarakat itu kita hormati sebagai sebuah pandangan," ujarnya usai pertemuan dengan pimpinan DPR dan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Usai pertemuan dengan pimpinan DPR, Prasetyo menegaskan rencana revisi UU Pilkada belum akan dibahas dalam waktu dekat. Hingga kini, belum ada rencana revisi UU Pilkada bersama DPR.

"Secara formil berkaitan dengan pilkada yang wacananya akan dipilih oleh DPRD secara formilnya belum dibahas atau belum masuk di Prolegnas di DPR," tegasnya.

Diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2026. Hal itu ditegaskan Dasco saat pertemuan terbatas pimpinan DPR, pimpinan Komisi II, dan pemerintah.

"Kami sepakat di dalam Prolegnas tahun ini itu tidak ada pembahasan UU Pilkada," ujar Dasco usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dasco mengatakan tidak ada rencana membahas revisi UU Pilkada. Khususnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tidak langsung.

"Kemudian, belum ada rencana kami kemudian membahas UU Pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya kepala daerah ditetapkan atau dipilih DPRD. Nah, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu," ujar Dasco.