Luncurkan Operasi Pekat Jaya 2026, Polda Metro Jaya Jaga Kamtibmas Jelang Ramadan

BeritaNasional.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengumumkan pelaksanaan Operasi Pekat Jaya 2026 sebagai langkah mengantisipasi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Ramadan 1447 Hijriah.

Asep menegaskan operasi ini dirancang untuk memberi rasa aman bagi masyarakat di wilayah hukum DKI Jakarta.

Ia menjelaskan gangguan kamtibmas cenderung meningkat saat memasuki bulan suci, terutama tawuran, keributan geng motor, aktivitas premanisme, serta berbagai kejahatan jalanan.

Kondisi tersebut kerap dipicu konsumsi minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang, provokasi media sosial, serta tekanan sosial ekonomi.

“Operasi ini merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi dinamika kamtibmas menjelang Ramadan 1447 Hijriah,” ujar Asep di Lapangan Ditlantas PMJ pada Rabu (28/1/2026).
 

“Sekaligus memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat wilayah hukum DKI Jakarta,” imbuhnya.

Ia menekankan situasi rawan menjelang Ramadan tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum.

“Kondisi ini tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, dan menurunnya rasa aman di tengah masyarakat,” kata Asep.

Asep menyatakan perlunya langkah tegas, terukur, serta terpadu demi menjaga stabilitas Kamtibmas serta memastikan aktivitas masyarakat berjalan lancar sepanjang Ramadan.

“Diperlukan langkah yang tegas dan terukur dan terpadu menjaga stabilitas kamtibmas serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat menjelang dan selama Ramadan,” ujarnya.

Ia menyebut tujuan utama Operasi Pekat Jaya 2026 ialah menciptakan situasi aman dan kondusif agar warga menjalankan kegiatan harian serta ibadah selama Ramadan dengan tenang.

“Sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari serta ibadah di bulan suci Ramadan dengan tertib, nyaman dan khusyuk,” ucapnya. 

Asep menegaskan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap premanisme, kekerasan jalanan, dan tindak pidana lain. Meski demikian, ia menekankan profesionalisme personel.

“Setiap tindakan di lapangan harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, sesuai prosedur serta tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tegasnya. 

Ia juga menyoroti pentingnya langkah preventif serta preemtif melalui patroli kewilayahan, deteksi dini, pembinaan masyarakat, serta pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Pendekatan dengan para pemangku kepentingan lainnya guna mencegah potensi gangguan dari sejak awal,” tandasnya.