Miliki Peran Strategis, Data Dukcapil Bisa Cegah Penipuan

BeritaNasional.com -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan peran penting data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98% penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. Data tersebut memiliki peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” jelasnya di Jakarta.

Data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.

Mengutip Antara, Rabu (28/1/2026) pemanfaatan data Dukcapil terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.

Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat.

“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita".

Dalam konteks sistem keuangan ia menyampaikan akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital.

Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.

“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, (proses pembukaan rekening) hanya (butuh waktu) 3 (sampai) 4 menit saja,” tuturnya.

Sementara itu kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya.

Penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan. (Antara)