KPK Todong Alat Canggih ke DPR: Supaya OTT Tidak Hanya Satu Kali Sebulan

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menilai keterbatasan peralatan menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT). 

Ia menyebut, perangkat yang digunakan saat ini belum mutakhir sehingga lembaga antirasuah membutuhkan dukungan tambahan anggaran dari Komisi III DPR agar sistem pemantauan dan penindakan dapat ditingkatkan.

“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang sumber daya manusia yang kurang, berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu kali sebulan,” ujar Fitroh dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, dikutip Kamis (29/1/2026).

"Kurang canggih, Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up-to-date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat barang kali OTT lebih masif," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan kegiatan operasi senyap tetap dilakukan secara berkala. Ia menegaskan lembaganya tidak memaksakan frekuensi penindakan karena langkah tersebut bertumpu pada informasi yang masuk.

“Sebenarnya hampir beberapa bulan sekali pasti ada. Sebab itu juga salah satu target kami, tetapi sekali bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan,” ujar Setyo.

Sepanjang 2026, KPK mencatat tiga OTT. Pertama, penindakan yang mengamankan delapan orang dari jajaran pegawai pajak dan pihak wajib pajak. 

Kedua, OTT yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dalam dugaan pemerasan berbasis fee proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. 

Ketiga, OTT terhadap Bupati Pati Sudewo terkait dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.