Jelang Ramadan dan Idul Fitri Kementan Kuatkan Pengendalian Penyakit Hewan Menular

BeritaNasional.com -  Mendekati bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1447 hidjriah, Kementerian Pertanian (Kementan) menguatkan pengendalian penyakit hewan ternak dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, koordinasi lintas wilayah, serta penguatan deteksi dini guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/2/2026) mengatakan hal ini dilakukan sebagai kesiapsiagaan nasional hadapi penyakit hewan menular.

"Kami memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi penyakit hewan menular strategis atau PHMS melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri," terangnya.

Dia menyampaikan langkah itu sangat krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Agung menegaskan pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus, harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas," terangnya.

Menurut Agung, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret pada tahun 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Tetapi ia menekankan keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan pada kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti oleh seluruh pihak.

Perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ucapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan. (Antara)