Idrus Marham: Gedung Lembaga Islam Bukan Kemewahan, Tapi Kebutuhan Strategis Bangsa

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, merespons kritik publik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merencanakan pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kritik tersebut ramai diperbincangkan setelah sebuah video TikTok dari akun Anton R viral di media sosial. Video itu menyoroti kontras antara rencana pembangunan gedung lembaga Islam di pusat Jakarta dengan kondisi kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menanggapi hal itu, Idrus Marham menilai kritik tersebut sebagai masukan yang sah dan patut dihargai. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak keliru dalam membaca persoalan antara kebijakan nasional dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” kata Idrus, Senin (9/2/2026).

Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah masuk dalam agenda pemerintahan.

Menurut Idrus, persoalan yang masih ditemukan di lapangan bukan lagi terkait arah kebijakan, melainkan pada aspek pelaksanaannya.

“Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau ada sekolah bocor, distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kebijakan,” ujarnya.

Idrus menegaskan bahwa urusan teknis pelaksanaan berada pada pemerintah daerah dan kementerian terkait. Oleh karena itu, kritik publik seharusnya juga diarahkan untuk mendorong perbaikan koordinasi dan pengawasan di tingkat pelaksana, bukan semata-mata menyalahkan Presiden.

“Presiden sudah mengambil kebijakan: pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita. Sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi,” kata Idrus.

Terkait pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penguatan lembaga keagamaan justru memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.

Meski demikian, Idrus menilai kritik dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial tetap penting sebagai alarm sosial. Ia menyebut masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Presiden untuk menegur dan mengingatkan para pelaksana teknis di lapangan.

Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya hingga ke daerah paling tertinggal.

“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional, agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” ujarnya.