Dapat Hibah Kapal Jepang, Wamenhan Donny Jelaskan Manfaat Strategis

BeritaNasional.com -  Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyampaikan hasil rapat kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI terkait hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari Jepang. 

Donny menegaskan hibah kapal patroli tersebut memberi nilai strategis, operasional, ekonomi, serta diplomatik bagi Indonesia.

“Kami sampaikan, kami baru selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Jadi yang kami rapatkan adalah terkait dengan hibah kapal dari Jepang,” ujar Donny di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan Indonesia kembali menerima dukungan dari program Official Security Assistance (OSA). 

Sebagai informasi pada 2024 Indonesia menerima dua kapal senilai 1 miliar Yen. Hibah lanjutan pun kembali disetujui dalam rapat tersebut. 

“Tahun ini, 2025 yang lalu, di-rapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese Yen,” tuturnya.

Donny juga menegaskan keputusan pemerintah dan DPR konsisten menunjukkan pandangan serupa. Kapal patroli ini berdampak langsung pada penguatan postur maritim Indonesia. 

“Yang kami sampaikan bahwa dari aspek strategis, hibah ini sangat penting bagi kita. Kita tahu wilayah kita itu sangat luas sekali, banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita,” ungkapnya.

Menurutnya, tambahan alutsista memperkuat kapabilitas TNI Angkatan Laut. 

Aspek operasional juga menjadi pertimbangan utama karena kecepatan dan kelincahannya dibutukan tanah air. Selain itu, hibah tersebut tidak membebani APBN. 

“Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun dari APBN kita. Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan,” paparnya.

Selain itu, Donny menilai kerja sama tersebut memperkuat hubungan strategis Jakarta–Tokyo. 

“Dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang. Iintinya kita tadi sepakat Pemerintah dan DPR setuju menerima hibah ini," tandasnya.