DPR Setujui Hibah Kapal Induk Italia Giuseppe Garibaldi

BeritaNasional.com - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah kapal induk dari pemerintah Italia, Giuseppe Garibaldi dengan nilai 54.022.426,67 sen euro kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

"Komisi I DPR RI menyetujui hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi senilai 54.022.426,67 sen euro dari pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan RI sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/1845/m/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026," ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat rapat kerja dengan Kemhan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kapal Induk tersebut dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada 20 September 2026.

Utut menjelaskan, kapal berusia 40 tahun ini bukan diperuntukkan untuk misi perang. Tetapi menjaga perbatasan.

"Yang jelas ini tentu bukan misi perang. Kalau anu ya mana dikasih. Ya lebih mungkin untuk jaga perbatasan di luar dan untuk momen-momen tertentu helikopter mendarat di sana. Ya kita juga bangga punya seperti ini. Komisi I berterima kasih kepada pemerintah Italia," jelas Utut.

Sementara itu, usia kapal yang terbilang sudah sangat tua ini dinilai bisa jadi kekurangan. Utut mendorong pelaut Indonesia belajar terkait pengembangan teknologi kapal di masa mendatang.

"Jadi hibah ini kalau hemat saya sekali lagi, negara lain mau membantu, kita harapkan kita dapat know-how-nya, dapat teknologinya. Ke depan, penelitian-penelitian kita harus lebih untuk yang bisa digunakan di lapangan," terang Utut.

Dirjen Kuathan Kemhan Marsda Hendrikus Haris Haryanto menjelaskan, proses penerimaan kapal induk dari Italia itu sudah capai 76 persen.

Berdasarkan aspek kapasitas aviasi, kapal induk bisa dipakai untuk helikopter maupun pesawat yang memiliki kemampuan short take-off maupun vertical landing dengan kapasitas crew sebesar 550 personel.

"Kapal ini juga mempunyai peran, multiperan sebagai kapal kudar, kemudian sebagai power projection untuk berbagai misi-misi perang," ucap Hendrikus.

Penerimaan hibah ini juga mendukung komitmen efisiensi negara karena dapat mempersingkat waktu pengadaan, tidak membebani APBN dan memperkuat pertahanan maritim dan berbagai operasi kemanusiaan.

"Nilai tambah lain bagi negara secara strategis bahwa peningkatan kehadiran negara di wilayah laut rawan penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam, maupun penyusupan oleh kapal asing, melaksanakan operasi kemanusiaan, kemudian juga meningkatkan kemampuan TNI AL dalam pelaksanaan tugas di wilayah laut NKRI," jelas Hendrikus.