IM57+ Nilai Pernyataan Jokowi Soal UU KPK Tidak Relevan: Gimik Politik

BeritaNasional.com -  Ketua IM57+ Lakso Anindito Lakso Anindito menanggapi pernyataan Presiden ketujuh Joko Widodo yang setuju dengan wacana pengembalian UU KPK Tahun 2002. 

Ia menilai komentar tersebut tidak lagi memiliki signifikansi politik mengingat Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden.

“Tidaklah menjadi, relevan karena Joko Widodo sudah tidak menjadi presiden," ujar Lakso kepada Beritanasional.com, Senin (16/2/2025).

Lakso menilai Jokowi merupakan sosok presiden yang gagal mempertahankan kekuatan KPK. 

Oleh sebab itu persetujuan Jokowi mengembalikan UU KPK Tahun 2002 hanya gimik di depan kamera wartawan saja.

"Saat menjabat tidak mampu atau gagal mempertahankan independensi KPK. Itu hanya bentuk gimik politik,” kata Lakso.

Ia juga menegaskan pihak yang kini memiliki otoritas menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi adalah Presiden Prabowo Subianto. 

Lakso menyebut gestur Prabowo selama beberapa pertemuan, termasuk dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad, tidak menunjukkan penolakan terhadap pemulihan UU lama dan 57 pegawai.

“Paling penting saat ini adalah sikap dari Presiden Prabowo Subianto karena dari pertemuan dengan Abraham Samad dan berbagai event," kata dia.

"Prabowo tidak menunjukan penolakan terhadap pengembalian UU KPK lama dan 57 pegawai KPK,” tambah Lakso.

Lakso mengaku heran agenda tersebut belum berjalan. Ia meminta Prabowo memastikan jajaran di bawahnya konsisten dengan arahan presiden.

“Justru saya bingung hal tersebut belum terealisasi sampai saat ini. Jangan sampai instruksi Presiden tidak diindahkan oleh bawahan dalam mengeksekusi semangat pemberantasan korupsi,” tegasnya.