PKS Minta Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Ketua Komandan ISF Diawasi Ketat

BeritaNasional.com - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dan penunjukan wakil ketua komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza merupakan keputusan strategis yang menyangkut kedaulatan negara, keselamatan prajurit TNI, penggunaan anggaran publik, serta arah sikap politik luar negeri. 

Karena itu, menurut Mulyanto, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasannya agar sikap Indonesia tidak disalahgunakan untuk kepentingan asing.

Ia mengatakan pengerahan pasukan ke luar negeri bukan keputusan administratif, melainkan keputusan politik negara. 

Konstitusi dan Undang-Undang TNI mengamanatkan adanya mekanisme checks and balances. Presiden tidak dapat berjalan sendiri tanpa kontrol demokratis yang kuat dari parlemen.

"Pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri harus berpihak pada kemerdekaan dan keadilan, bukan justru berpotensi memberi legitimasi terhadap praktik kolonialisme modern. Parlemen wajib memastikan Indonesia tidak terseret dalam skenario geopolitik yang mengorbankan prinsip tersebut," ujar Mulyanto pada Sabtu (21/2/2026).

Mulyanto mengingatkan transparansi harus menjadi syarat mutlak. Pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka mandat, struktur komando, serta independensi Indonesia dalam ISF. 

Ia menilai, jika kendali operasional berada di tangan pihak lain, maka hal ini berpotensi menempatkan Indonesia sebagai alat legitimasi kepentingan kekuatan besar, bukan sebagai aktor independen.

"Parlemen juga penting meminta kejelasan legitimasi dari pihak Palestina. Prinsip hak menentukan nasib sendiri tidak boleh diabaikan. Tanpa persetujuan rakyat dan otoritas Palestina, kehadiran pasukan asing berisiko dipersepsikan sebagai bentuk intervensi yang justru mencederai perjuangan kemerdekaan Palestina," ujar Mulyanto.

"Risiko keamanan bagi prajurit TNI tidak boleh diremehkan. Konflik Gaza memiliki karakter sangat kompleks dan berisiko tinggi. Negara tidak boleh mempertaruhkan keselamatan prajurit tanpa mandat yang jelas, aturan keterlibatan yang ketat, serta strategi keluar yang terukur. Parlemen harus memastikan semua itu sebelum keputusan final diambil," tegas Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini.

Mulyanto mendesak DPR RI berani meminta Pemerintah untuk membuka secara transparan aspek anggaran. Jangan sampai kebijakan luar negeri berjalan dengan blank cheque menggunakan uang rakyat.

Dalam konteks global yang semakin kompetitif, Indonesia harus menjaga kemandirian dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Parlemen harus memastikan Indonesia tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar atau kepentingan ekonomi jangka pendek yang dapat merusak posisi strategis bangsa.

"Kritik seperti ini bukanlah sikap penolakan terhadap perdamaian. Justru sebaliknya, perdamaian yang adil harus dibangun di atas prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia harus tetap menjadi moral force, bukan sekadar pelengkap dalam operasi keamanan internasional," ujar Mulyanto.

"Oleh karena itu, Parlemen perlu segera menggelar rapat kerja terbuka, memanggil Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan pihak terkait serta membuka ruang dialog publik. Parlemen harus menunjukkan ketegasan politik untuk menjaga konstitusi, kehormatan bangsa, dan konsistensi perjuangan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan melawan segala bentuk penjajahan di muka Bumi," tandasnya.