DPR: Masalah PHK Pekerja Mie Sedaap Jadi Pelajaran Semua Pihak

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan, penghentian rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap di Gresik harus menjadi pelajaran. Rencana PHK itu dilakukan setelah pekerja berkoordinasi dengan DPR.

Menurut Zainul, keputusan itu menunjukkan adanya ruang dialog antara manajemen dan pekerja. Sehingga persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan tanpa merugikan karyawan.

"Kasus rencana PHK terhadap karyawan Mie Sedaap yang akhirnya batal dilakukan harus menjadi pelajaran bagi perusahaan lain. Dialog dan musyawarah harus dikedepankan sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap nasib pekerja," ujar Zainul dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Zainul meminta tidak ada perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya di bulan Ramadan. Apalagi jika ada motif menghindari kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

"Jangan sampai ada perusahaan yang sengaja melakukan PHK agar tidak perlu membayar THR kepada karyawannya. Jika itu dilakukan, jelas merupakan pelanggaran dan mencederai hak pekerja," ujarnya.

Zainul mengingatkan bahwa seluruh perusahaan wajib menjalankan kewajibannya dalam membayar THR kepada pekerja. Ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pembayaran THR bagi karyawan swasta wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

"Regulasinya sudah jelas. Pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jadi, jangan ada perusahaan yang beralasan melakukan PHK karena masalah keuangan, padahal sebenarnya hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar THR," ujarnya.

Zainul juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas tenaga kerja di daerah untuk meningkatkan pengawasan, khususnya menjelang hari raya, guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi.

Ia menekankan bahwa stabilitas hubungan industrial yang sehat sangat penting, tidak hanya bagi kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

"Perusahaan dan pekerja adalah mitra. Jika komunikasi dibangun dengan baik, maka solusi terbaik bisa ditemukan tanpa harus mengorbankan hak-hak pekerja," pungkasnya.