Perintah Prabowo Diikuti, Fraksi-fraksi DPR Kompak Siap Potong Gaji Anggota

BeritaNasional.com -  Sejumlah fraksi DPR RI setuju dengan rencana Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan pemotongan gaji menteri kabinet sampai anggota DPR. Langkah tersebut untuk penghematan di tengah gejolak Timur Tengah. Sejumlah fraksi bersedia anggota dewannya dipotong gaji.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengatakan, PAN manut terhadap arahan Presiden Prabowo. PAN siap mendahulukan kepentingan masyarakat demi bangsa.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," sambungnya.

Fraksi Golkar juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pemotongan gaji anggota DPR. Hal ini sebagai langkah simbolik sebagai wakil rakyat untuk peka terhadap keadaan.

"Jika negara membutuhkan kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolik bawa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri. Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Sekjen Golkar M Sarmuji.

Sementara, Fraksi Partai NasDem mendukung usaha Presiden Prabowo mencari solusi untuk tetap mensejahterakan rakyat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mendorong untuk dilakukan kajian apa saja yang perlu diefisiensi. Termasuk pemotongan gaji.

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatkan potensi korupsi," kata Sahroni.

"Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden: kepentingan rakyat adalah yang utama," tegasnya.

Fraksi PKB mendukung upaya Presiden Prabowo dalam menghadapi konflik di Timur Tengah. Kebijakan pemotongan gaji menteri dan anggota DPR, sampai penerapan WFH dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengatasi dampak jangka pendek.

"Kita yakin, pemerintah pasti sedang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik timteng," ujar Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

"Kami berharap semua kebijakan pemerintah yang ditempuh harus komprehensif, memperhitungkan dan mempertimbangkan semua aspek dan utamanya tidak akan memberatkan rakyat, justru akan membantu serta memudahkan rakyat," pungkasnya.

Presiden Prabowo mempertimbangkan sejumlah kebijakan untuk melakukan penghematan di tengah konflik geopolitik Timur Tengah. Prabowo mencontohkan strategi yang dilakukan Pakistan di tengah situasi global saat ini. Ia membeberkan Iran menganggap situasi global seperti saat Covid-19.

Beberapa kebijakan itu adalah memberlakukan WFH bagi pekerja untuk menekan konsumsi BBM. Sampai pemotongan gaji menteri sampai anggota DPR.

"Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) sore.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," tambahnya.

Tak hanya itu, Iran juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Mereka turut mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. 

"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," jelas Prabowo.

"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya," lanjutnya.