Gerindra Kecam Teror ke Andrie Yunus, Nilai Bertentangan dengan Agenda HAM Pemerintah

BeritaNasional.com - Fraksi Partai Gerindra mengecam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono menilai teror tersebut tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan mengancam ruang demokrasi serta keselamatan pejuang hak asasi manusia (HAM).

Tindakan kekerasan menyasar aktivis yang menyuarakan isu HAM ini patut diduga sebagai upaya mengintimidasi dan melemahkan komitmen negara dalam melindungi dan menegakkan HAM.

Bimantoro menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai salah satu agenda penting sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, sehingga setiap bentuk kekerasan terhadap pembela HAM tidak boleh dibiarkan.

"Peristiwa ini patut dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap semangat pemerintah yang ingin memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan kepada siapa pun yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Bimantoro, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, teror tersebut tidak hanya melukai korban secara fisik. Juga berpotensi menimbulkan rasa takut bagi masyarakat sipil yang aktif mengawal isu keadilan dan HAM.

Bimantoro meminta kepada penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan profesional dalam mengusut kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun pihak yang berada di balik perencanaan aksi tersebut.

"Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Aparat kepolisian perlu segera mengungkap dan menangkap siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaku utama hingga pihak yang merencanakan, memerintahkan, maupun membantu pelaksanaan aksi tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting agar tidak ada ruang bagi tindakan teror terhadap aktivis atau masyarakat sipil," tegasnya.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini secara profesional juga menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sekaligus memastikan negara benar-benar melindungi para pembela hak asasi manusia.