3 Kali OTT di Jawa Tengah Bukti Kesadaran Antikorupsi Kepala Daerah Rendah

BeritaNasional.com -  Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai operasi tangkap tangan (OTT) ketiga di Jawa Tengah mencerminkan rendahnya kesadaran antikorupsi para kepala daerah.

Lakso menegaskan Jawa Tengah memiliki infrastruktur informasi yang relatif baik serta kedekatan geografis dengan ibu kota.

Namun semua fasilitas itu tidak berbanding lurus dengan praktik antikorupsi di tingkat pemerintah daerah.

“Kejadian ini terjadi di Jawa Tengah, daerah yang dekat dengan ibu kota dan memiliki pembangunan infrastruktur serta jaringan informasi yang luas. Artinya, literasi dan kesadaran tidak korupsi masih rendah,” ujar Lakso dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Ia menyebut para kepala daerah masih memilih mengambil risiko saat momentum hari raya demi kepentingan pribadi maupun relasi politik. Menurutnya, pola tersebut tampak jelas dari OTT yang terjadi beruntun.

“Kepala daerah masih mengambil risiko melakukan korupsi untuk kebutuhan pribadi dan menjaga relasi politik melalui penyebaran uang saat hari raya,” tuturnya.

Lakso menjelaskan ada dua motif utama dalam praktik tersebut. Motif pertama berkaitan dengan upaya memperkaya diri, seperti yang terlihat pada perkara di Pati dan Pekalongan.

“Motif kesatu adalah kepentingan pribadi meningkatkan harta kekayaan, baik melalui pemerasan, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan dalam pengadaan,” terangnya. 

Motif kedua terkait upaya melanggengkan kekuasaan dengan memelihara jejaring politik lewat distribusi uang, seperti pada kasus Cilacap.

“Tujuannya menjaga relasi politik, termasuk penyebaran uang kepada pihak tertentu,” ungkapnya.

Lakso menilai pengulangan kasus di wilayah yang relatif maju menunjukkan kegagalan implementasi nilai antikorupsi pada tingkat kepala daerah.

“Untuk wilayah dekat ibu kota pun, praktik antikorupsi dalam implementasi masih jauh dari ideal,” tandasnya.