Soroti Polemik Pengamat Politik, Idrus Marham: Kritik Harus Berkomitmen pada Kepentingan Bangsa

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum DPP Idrus Marham mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi harus disampaikan secara rasional, objektif, faktual, serta berkomitmen pada kepentingan bangsa.

Menurut Idrus, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun, ia menilai kritik seharusnya tidak didorong oleh kepentingan tertentu yang justru dapat merusak kualitas demokrasi.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan Idrus tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan telah mengantongi data intelijen terkait pihak-pihak yang diduga membiayai sejumlah pengamat politik yang kerap mengkritik pemerintah. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menilai sikap kritis dalam demokrasi tetap harus berlandaskan komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia. Kritik, kata dia, harus taat asas dan dipandu oleh ideologi negara serta aturan hukum yang berlaku.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” ujarnya.

Idrus juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik aliran dana kepada pihak-pihak tertentu dalam ruang diskursus publik. Menurutnya, pemberian dana kepada seseorang biasanya tidak lepas dari tujuan tertentu.

“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” katanya.

Meski demikian, Idrus menegaskan pemerintah tidak perlu bersikap represif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Ia menilai yang lebih penting adalah membangun kesadaran bersama bahwa Indonesia merupakan rumah besar yang harus dijaga seluruh elemen bangsa.

“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” ujarnya.

Di sisi lain, Idrus juga menilai komunikasi politik pemerintah kepada publik masih perlu diperkuat. Ia menilai narasi yang disampaikan para pembantu presiden, khususnya juru bicara presiden, dalam menjelaskan program-program pemerintah belum sepenuhnya maksimal.

“Secara faktual narasi yang dibangun dalam komunikasi politik para pembantu presiden, lebih khusus juru bicara presiden, untuk menjelaskan secara komprehensif dan terintegrasi program pemerintah belum maksimal,” kata Idrus.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan sebagai presiden ia kini menerima laporan intelijen setiap hari dan mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik sejumlah narasi kritik terhadap pemerintah.

“Saya punya data-data intelijen. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya. Tiap hari saya dapat laporan intel. Saya sudah tahu siapa yang membiayai,” ujar Prabowo.

Idrus berharap seluruh elemen bangsa kembali menempatkan nilai, ideologi, dan kepentingan nasional sebagai rujukan utama dalam menyampaikan kritik maupun dukungan terhadap pemerintah. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat dibangun dengan kejujuran, integritas, serta tanggung jawab kebangsaan.