Pasokan Minyak Tersendat Konflik Timur Tengah, Menkeu Purbaya Tegaskan Subsidi BBM Tak Berubah

BeritaNasional.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa Indonesia masih dalam posisi aman dari kondisi darurat energi di tengah memanasnya konflik antara AS-Israel dengan Iran. Ia pun memastikan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak berubah. Karenanya, Purbaya pun belum akan mengubah postur APBN 2026 maupun kebijakan subsidi energi.

“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada, sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya menjelaskan, saat ini pemerintah memilih menjaga stabilitas kebijakan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Sehingga, belum ada perubahan kebijakan, termasuk subsidi BBM.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” ujarnya.

Dari sisi asumsi makro, Purbaya mengungkapkan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) saat ini berada di kisaran 74 dolar AS per barel, sedikit di atas asumsi awal APBN yang berada di sekitar 70 dolar AS per barel. Meski terjadi kenaikan, selisih tersebut dinilai masih dalam batas yang dapat dikelola.

“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini (tinggi) baru kita hitung lagi berapa,” terangnya.

Terkait Filipina telah lebih dulu menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 akibat krisis pasokan bahan bakar, Purbaya memastikan hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menyerap tekanan kenaikan harga BBM.

Dengan asumsi harga minyak yang relatif terkendali, menurut Purbaya, belum diperlukan langkah penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat.

Berkaca pada kasus Filipina, kata Menkeu, konsep darurat energi tidak semata-mata ditentukan oleh lonjakan harga, melainkan lebih pada terganggunya pasokan energi. Ia pun memastikan pasokan energi di dalam negeri masih tersedia.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap rantai pasok energi. Ia pun menekankan pentingnya kewaspadaan tanpa harus mengambil langkah yang terlalu dini.

“Maksudnya darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan,” jelasnya.

Sumber: Antara