Komisi VI DPR Ingatkan Kebijakan Pemerintah Tahan Harga BBM Jangan Sampai Korbankan Finansial Pertamina

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menilai, kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga minyak dunia menempatkan Pertamina pada posisi menantang, karena pemerintah ditunjuk untuk menanggung seluruh beban selisih harga.

Maka itu, pemerintah diingatkan agar kebijakan menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi jangan sampai mengorbankan finansial Pertamina. Pemerintah harus memberikan kejelasan skema kompensasi supaya tidak menganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang.

“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga mentah dunia menempatkan PT Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial. Maka dibutuhkan kejelasan skema keputusan ini dari pemerintah, termasuk perhitungan beban kompensasi dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur," ujar Rivqy dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/4/2026).

Ia mendesak alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dipastikan tersedia dalam jumlah memadai supaya tidak terjadi hambatan arus kas perusahaan pelaksana.

"Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara. Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan," ujarnya.

Rivqy meminta agar pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga. Evaluasi berkala menjadi harga mati untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan kondisi riil di pasar global maupun domestik.

"Pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal kita mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat," tutupnya.