DPR Soroti Durasi Singkat Pendidikan Bintara Polri, Dorong Perpanjangan

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menilai, reformasi Polri tidak hanya terkait perubahan struktur dan instrumen, tapi juga menyangkut aspek kultur yang menjadi faktor kunci.

Adang menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia di Polri. Terutama perbaikan sistem pendidikan dan dukungan anggaran.

"Kalau kita berbicara tentang reformasi Polri, itu sejarahnya adalah perubahan instrumen, struktur, dan kultur. Instrumen sudah ada undang-undang kepolisian, struktur sudah keluar dari ABRI. Nah, kultur ini ada di beliau-beliau ini," ujar Adang dikutip dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Ia mendukung permintaan tambahan anggaran bagi Polri khususnya untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan anggota.

Politikus PKS ini juga menyoroti durasi pendidikan Bintara Polri yang saat ini dinilai terlalu singkat, yakni sekitar lima bulan. Menurutnya, waktu tersebut tidak cukup untuk membentuk kompetensi dasar kepolisian yang memadai.

"Kita fair saja di ruangan ini, dengan lima bulan apa yang diharapkan? Terus terang saja, kalau pendidikan Bintara hanya lima bulan sekarang, berat sekali," ungkapnya. 

Adang menggambarkan keterbatasan hasil pendidikan singkat tersebut.

"Kalau seorang polisi dididik cuma lima bulan, dia cuma bisa hormat, baris, lari, betul nggak?" katanya.

Mantan Wakapolri ini menegaskan Bintara merupakan tulang punggung institusi Polri, sehingga kualitas pendidikan mereka harus menjadi perhatian utama.

"Mayoritas dan kekuatan Polri, tulang punggungnya ada di Bintara-Bintara Polri. Jadi saya mendukung anggaran, dan lebih-lebih tolong dipikirkan perpanjangan pendidikan bagi Bintara," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan keberlanjutan pendidikan spesialis di lingkungan Polri, seperti pendidikan reserse dan intelijen yang dahulu dikenal memiliki kualitas tinggi.

"Saya ingin bertanya, apakah pendidikan-pendidikan spesialis itu masih berjalan? Karena kalau tidak diteruskan oleh sekolah lanjutan yang spesifik, terjadilah kasus-kasus yang sekarang Komisi III temukan," kata Adang.

Menurutnya, minimnya pendidikan lanjutan berpotensi menyebabkan lemahnya kemampuan teknis anggota di lapangan, khususnya dalam proses penyidikan. Menutup pernyataannya, Adang kembali menegaskan tiga poin utama yang menjadi perhatiannya, yakni dukungan anggaran, evaluasi durasi pendidikan Bintara, serta penguatan pendidikan spesialis.