Pemerintah Cari Solusi Agar Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Membebani Jemaah

BeritaNasional.com - Pemerintah tengah mencari cara agar kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tidak dibebankan kepada jemaah.

Kenaikan ini disebabkan oleh tarif penerbangan yang naik akibat harga avtur (bahan bakar pesawat) serta perubahan rute karena gejolak di Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar setiap penyesuaian harga tidak menjadi beban jemaah. Sejalan dengan itu, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah konkret agar kenaikan biaya tetap dapat diatasi tanpa membebani calon jemaah haji.

“Memang permintaan Presiden, apa pun yang terjadi, kalau nanti harus ada penyesuaian harga terutama terkait biaya penerbangan, kita upayakan tidak dibebankan kepada jemaah kita,” kata Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pemerintah Telusuri Berbagai Kemungkinan

Irfan Yusuf menjelaskan, pihaknya telah meninjau berbagai kemungkinan sumber anggaran agar kenaikan biaya tidak menjadi beban jemaah.

“Hari Jumat lalu kami sudah mencoba mencari peluang dan kemungkinan dari mana sumbernya. Nanti setelah rapat kabinet, akan dipastikan dari mana sumber-sumbernya,” tambahnya.

Meskipun belum mengungkapkan secara rinci langkah konkret, Menteri Irfan yakin ada cara untuk menanggulangi kenaikan biaya penerbangan tanpa membebani jemaah.

“Ada berbagai kemungkinan yang bisa ditempuh. Yang jelas, Presiden meminta agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah,” ujarnya.

Keputusan Resmi Masih Digodok

Menteri Irfan menegaskan bahwa keputusan final mengenai kenaikan biaya haji masih dalam proses pembahasan.

“Masih dalam proses pembahasan. Nanti sore akan diputuskan sumber pendanaannya,” jelas Irfan.

Pemerintah menekankan komitmen untuk menjaga agar ibadah haji tetap terjangkau bagi seluruh jemaah, meski menghadapi kenaikan biaya operasional akibat faktor global seperti harga avtur dan rute penerbangan yang terdampak gejolak Timur Tengah.