Idrus Marham Ingatkan Pentingnya Sikap Bijak Menyikapi Pernyataan Jusuf Kalla

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang kebijakan publik Idrus Marham menyoroti pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla terkait potensi terjadinya chaos. Ia menilai pernyataan yang menyebut secara spesifik potensi “chaos” tidak bisa lagi dikategorikan sebagai analisis biasa dalam politik praktis maupun dunia intelijen.

“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” ujar Idrus kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Ia mengingatkan, dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, tokoh publik seharusnya menyampaikan pandangan yang menyejukkan, bukan memicu keresahan atau kepanikan.

“Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, sejatinya kita harus berkontribusi dalam menciptakan situasi kondusif yang menenangkan rakyat. Jangan memanas-manasi. Jangan menciptakan kondisi yang membuat rakyat semakin panik dan marah,” katanya.

Idrus menegaskan bahwa pernyataan tokoh publik yang menyebut secara spesifik waktu dan potensi terjadinya “chaos” tidak lagi dapat diposisikan sebagai analisis netral, melainkan berpotensi membentuk ekspektasi kolektif masyarakat. Dalam dinamika komunikasi publik, menurutnya, narasi dengan tingkat kepastian tinggi cenderung memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Ia menilai, ketika narasi seperti itu beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif yang justru dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi. Karena itu, pernyataan semacam ini dinilai berpotensi menciptakan efek yang mendorong realitas itu sendiri.

Lebih lanjut, Idrus juga menyinggung kemungkinan adanya motif lain di balik pernyataan tersebut. Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan narasi “chaos” digunakan sebagai instrumen tekanan karena adanya kepentingan yang terganggu.

“Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan,” ujarnya.

Sebelumnya, pernyataan Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi dan politik global. Sejumlah laporan media menyebut periode pertengahan 2026 berpotensi menjadi fase krusial akibat tekanan eksternal dan proses transisi pemerintahan.

Sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank juga menyoroti adanya ketidakpastian global, termasuk risiko perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, serta tekanan harga energi dan pangan.

Di dalam negeri, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi masih berada dalam rentang target pemerintah, meski terdapat tekanan pada sejumlah komoditas pangan. Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan perlindungan sosial.

Pemerintah juga disebut menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Menanggapi hal itu, Idrus menilai langkah-langkah pemerintah menunjukkan upaya menjaga kondisi tetap kondusif. Ia pun menyayangkan munculnya narasi yang dinilai bertolak belakang.

“Pemerintah sudah mengambil langkah untuk tidak menaikkan BBM, justru ada narasi yang seolah-olah mendorong kondisi menjadi tidak stabil. Ini yang harus kita hindari,” katanya. “Lha ini gimana. Kalau harga dinaikan kan resikonya di rakyat? Di pemerintah juga!” tambah Idrus.

Idrus juga mengingatkan bahwa di tengah tekanan global, ruang publik perlu dijaga dari narasi yang berpotensi memperkeruh keadaan. Ia menilai penyebaran isu “chaos” yang tidak terukur dapat menciptakan ketidakpastian informasi dan membuka ruang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai alat tekanan.

Di media sosial, pernyataan Jusuf Kalla memicu polarisasi. Kata kunci “chaos 2026” sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai platform seperti X dan TikTok, dengan ribuan unggahan dalam waktu singkat.

Sebagian warganet menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk peringatan dari tokoh berpengalaman, sementara lainnya menganggapnya berlebihan dan berpotensi memicu ketakutan publik.

Polemik ini mencerminkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan proyeksi kondisi nasional. Di tengah tekanan global dan dinamika domestik, narasi di ruang publik dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.