Habiburokhman Ingatkan Bahaya Perebutan Kekuasaan di Luar Konstitusi

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk yang disampaikan akademisi Saiful Mujani.

Menurutnya, kritik yang mengandung ajakan untuk menjatuhkan presiden atau makar perlu direspons secara kritis.

“Kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu kita kritisi,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Ia menilai figur yang menyampaikan kritik juga perlu dilihat latar belakangnya. Menurut dia, Saiful Mujani merupakan sosok yang selama ini kerap berada di posisi berseberangan dengan Presiden Prabowo.

“Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu,” tuturnya.

Habiburokhman kemudian mempertanyakan motif di balik pernyataan tersebut. Ia menduga kritik itu berada di antara upaya perbaikan atau bagian dari operasi politik partisan.

“Kalau pun Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau,” kata dia.

Namun ia mengingatkan bahwa upaya politik tidak boleh keluar dari jalur konstitusi.

“Terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional,” kata Habiburokhman.

Ia menegaskan Presiden Prabowo memiliki masa jabatan lima tahun yang akan dievaluasi rakyat pada Pemilu 2029.

“Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan, rakyat bisa menghentikan mandat. Namun jika dianggap memuaskan, rakyat bisa melanjutkan pemberian mandat untuk lima tahun berikutnya,” ucapnya.