KPK Soroti Tekanan Biaya Politik 11 Kasus Korupsi Kepala Daerah

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan adanya tekanan biaya politik yang beririsan dengan praktik korupsi di tingkat kepala daerah.

Mulanya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyoroti soal penanganan penyelidikan tertutup terhadap 11 kepala daerah yang kini berstatus tersangka dalam rentang 2025 hingga hari ini.

Lembaga antikorupsi, kata Budi, menemukan berbagai modus korupsi mulai dari suap jabatan, pengaturan proyek, hingga pemerasan.

KPK, kata dia, melihat pola berulang dari sejumlah kasus tersebut. Ia menegaskan tingginya biaya politik membuka ruang penyimpangan yang berpotensi menyeret kepala daerah ke praktik korupsi.

“KPK melihat irisan kuat dengan tingginya biaya politik yang harus ditanggung sehingga membuka celah praktik korupsi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (19/4/2026).

Budi menilai fenomena tersebut menjadi pengingat penting mengenai urgensi sistem politik yang berintegritas.

Ia menekankan penindakan tidak cukup ketika struktur politik masih menyisakan celah penyimpangan.

“Pemberantasan korupsi memerlukan keseluruhan sistem yang kuat, khususnya memastikan integritas serta akuntabilitas proses politik agar penyimpangan dapat ditekan sejak awal,” ucapnya.

Sebagai informasi, kajian KPK menunjukkan biaya penyelenggaraan pemilu serentak mencapai lebih dari Rp71 triliun, sedangkan pilkada serentak 2024 diperkirakan menelan sekitar Rp42,5 triliun.

Angka tersebut menjadi bagian dari tekanan politik yang memicu tingginya risiko korupsi elektoral. KPK juga menyebut tahap pencalonan dan pendanaan kampanye memiliki kerentanan besar.

Khususnya berkaitan dengan praktik mahar politik, dukungan tidak transparan, serta aliran dana dari pihak berkepentingan.