BBM Nonsubsidi Naik Drastis, DPR Nilai Pemerintah Kurang Sosialisasi

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik langkah pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi secara drastis. Ia menilai kenaikan tersebut dilakukan mendadak tanpa sosialisasi.

"Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat," ujar Mufti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan ini dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite juga naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter.

Hal serupa terjadi pada Pertamina Dex yang naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi masih tetap.

Menurut Mufti, kebijakan ini menjadi kemunduran setelah sebelumnya pemerintah dinilai mampu menahan kenaikan harga di tengah gejolak geopolitik global.

"Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita," ucapnya.

"Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi," sambungnya.

Mufti menilai langkah ini sebenarnya sudah dikhawatirkan sejak lama, yakni ketika pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Ia mengaku telah mengingatkan agar pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat.

"Ternyata pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat," tegasnya.

Meski yang naik adalah BBM nonsubsidi yang umumnya digunakan kalangan menengah ke atas, Mufti menyebut dampaknya tetap dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi bawah.

Ia juga menyoroti sulitnya akses BBM subsidi di sejumlah daerah, yang dinilai menjadi ironi di tengah kebijakan tanpa kenaikan harga subsidi.

"Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi," ujarnya.

"Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan," imbuhnya.

Mufti menegaskan, persoalan ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi, melainkan soal keadilan.

"Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja," tegasnya.

Ia menambahkan, ketika masyarakat yang berhak tidak mendapatkan subsidi, sementara harga alternatif naik signifikan, maka beban langsung berpindah ke rakyat.

"Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan," ujarnya.

Mufti meminta pemerintah dan Pertamina segera memperbaiki distribusi BBM subsidi, terutama di daerah yang mengalami kelangkaan.

"Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melambung tinggi," ucapnya.

Ia juga mendorong pemerintah segera menyesuaikan harga jika kondisi global membaik.

"Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak," pungkasnya.