DPR Respons Wacana SPP SMA/SMK Jabar, Minta Siswa Kurang Mampu Tak Terdampak

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menanggapi wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK Jawa Barat.

Menurutnya kebijakan tersebut harus dengan kajian yang matang, transparan dan berkeadilan.

"Wacana mengaktifkan kembali SPP bagi siswa SMA dan SMK dari keluarga mampu pada prinsipnya bisa dipahami. Tetapi, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian yang matang, transparan, dan berkeadilan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (19/7/2026).

Lalu mengingatkan, pemerint wajib memastikan tidak ada siswa dari keluarga kurang mampu terdampak. Harus menetapkan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan polemik.

"Pemerintah wajib memastikan bahwa tidak ada siswa dari keluarga kurang mampu yang terdampak, menetapkan kriteria penerima dan mekanisme pelaksanaan secara jelas, agar tidak menimbulkan kesenjangan maupun polemik di masyarakat," ucapnya.

Sementara, Lalu mengakui peningkatan kualitas pendidikan butuh anggaran memadai. Tetapi pembiayaan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat tanpa akuntabilitas penggunaan dana.

"Jika wacana ini diterapkan, pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka tujuan, besaran, serta pemanfaatan dana SPP, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa kontribusi tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, sarana prasarana, dan layanan pendidikan secara menyeluruh," ucapnya.