Ketua DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Mitigasi Kenaikan Kebutuhan Pokok Akibat Dinamika Geopolitik

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah pengendalian dan mitigasi terhadap dampak dinamika geopolitik. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok mulai terjadi dan memberatkan rakyat.

"Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil," ujar Puan dikutip dalam siaran pers pada Kamis, (23/4/2026).

Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada fenomena meroketnya harga sejumlah komoditi. Dari sisi energi, Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi secara signifikan.

Terbaru, harga LPG nonsubsidi juga secara resmi naik hingga 18% setelah adanya kelangkaan stok LPG subsidi sejak beberapa waktu lalu di banyak daerah. Belum lagi, harga minyak goreng beberapa waktu terakhir terus merangkak naik.

Adapun lonjakan harga minyak goreng dipicu oleh kenaikan harga bahan baku utama, yakni minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), yang terus menguat di pasar global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng naik di banyak daerah pada pekan ketiga April 2026 di mana sebanyak 207 kabupaten/kota atau 57,5% wilayah mengalami kenaikan.

Rata-rata harga nasional naik dari Rp 19.358 menjadi Rp19.592 per liter namun ada juga tercatat harga minyak goreng mencapai Rp 60.000 per liter, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Menurut Puan, kenaikan harga minyak goreng di separuh wilayah Indonesia harus dibaca dalam perspektif paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga," kata dia.

Puan mengatakan, bagi sejumlah masyarakat, minyak goreng bukan komoditas yang bisa ditunda pembeliannya. Sehingga kenaikan harga dinilai membebani, khususnya untuk rumah tangga yang pengeluarannya ketat.

"Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka," tuturnya.

Ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang menjadi beban harus ditanggung keluarga. Meski kenaikan BBM saat ini baru untuk yang nonsubsidi, Puan menyebut, Pemerintah juga perlu melihat kondisi yang ada di lapangan.

"Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan," ucap Puan.

"Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat," lanjutnya.

Untuk itu, Puan meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian harga.

"Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat," tegas politikus PDIP ini.

Puan juga mendorong Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memitigasi situasi geopolitik yang semakin tidak menentu.
Khususnya dalam hal harga dan ketersediaan BBM, LPG, dan minyak goreng.

"Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya," kata Puan.

"Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi tentu harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik atau seperti apa," imbuhnya.

Puan pun meminta mitigasi dilakukan terhadap segala hal kemungkinan yang akan terjadi buntut dinamika geopolitik. Apalagi masih belum ada kejelasan mengenai konflik antara Amerika Serikat bersama Israel dengan Iran yang memicu dampak ekonomi global.

"Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop," ujar Puan.

"Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi," sambungnya.

Puan mengingatkan, konflik global tak hanya berisiko pada lonjakan harga energi, tapi juga memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia. Ia mengatakan, kondisi itu menuntut otoritas fiskal dan moneter untuk mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan. 

"Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," kata Puan.

"Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji," pungkasnya.