Idrus Marham: Evaluasi Kabinet Jadi Bagian Penguatan Pemerintahan

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, memberikan pandangan terkait isu evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.

Idrus berkata, bahwa perhatian utama seharusnya tidak hanya tertuju pada pergantian figur, melainkan pada upaya memastikan kinerja kabinet berjalan optimal.

Menurut Idrus, terdapat setidaknya lima fondasi pemikiran yang telah diletakkan oleh Presiden Prabowo sebagai arah kebijakan nasional.

“Pertama, presiden sejak awal telah menetapkan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi sekaligus panduan utama dalam penyelenggaraan negara,” kata Idrus, Minggu (26/4/2026).

Kedua, Prabowo menegaskan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” yang harus dirawat secara kolektif. Gagasan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga keberlangsungan negara.

Ketiga, pembangunan nasional harus berakar pada realitas kemajemukan. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, menurut Idrus, menuntut adanya penekanan kuat pada persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama stabilitas nasional.

Keempat, presiden telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis sebagai implementasi visi pembangunan, termasuk ketahanan dan kemandirian pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta kesinambungan pembangunan. Agenda ini, kata Idrus, merupakan arah konkret yang seharusnya menjadi pedoman kerja seluruh menteri.

“Kelima, pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan langkah untuk mengakomodasi berbagai potensi bangsa. Para menteri dipilih untuk menjadi tim kerja yang solid dalam menerjemahkan visi presiden ke dalam kebijakan operasional. Bahkan, konsolidasi internal melalui Retret kabinet telah dilakukan guna menyatukan persepsi dan langkah,” bebernya.

Sejalan dengan lima fondasi tersebut, Idrus menegaskan bahwa tidaklah arif jika kritik yang berkembang di ruang publik justru mengarah pada tuntutan agar presiden mundur. Menurutnya, persoalan utama bukan berada pada kepemimpinan presiden, melainkan pada tataran implementasi kebijakan di level kementerian.

“Tidaklah bijaksana apabila secara serta-merta muncul suara-suara yang meminta presiden turun. Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya,” ujar Idrus.

Lebih lanjut, Idrus memandang reshuffle sebagai bagian dari strategi pemerintahan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong efektivitas pelaksanaan program nasional. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi dorongan untuk menghadirkan kinerja kabinet yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan politik.

Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi jajaran kabinet guna mempercepat pelaksanaan program prioritas, termasuk agenda pembangunan yang telah dirumuskan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, Idrus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan yang objektif dan konstruktif kepada presiden. Evaluasi berbasis data dinilai penting untuk memastikan setiap kementerian bekerja secara optimal.

Idrus menegaskan bahwa reshuffle merupakan instrumen yang sah dalam sistem presidensial untuk menjaga efektivitas pemerintahan.

“Menteri-menteri yang tidak produktif harus diganti,” katanya.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan reshuffle. Publik masih menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait langkah yang akan diambil dalam menyikapi dinamika kinerja kabinet.