KPK Siap Kawal Pengadaan Barang dan Jasa Kemensos untuk Program Sekolah Rakyat

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menegaskan kesiapan lembaganya membantu Kementerian Sosial mengawal proses pengadaan barang dan jasa, termasuk program Sekolah Rakyat. 

Sikap terbuka itu ia sampaikan setelah menerima Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan jajaran dalam pertemuan koordinasi pencegahan korupsi.

“Tadi dari KPK telah menerima Pak Menteri Sosial beserta jajarannya, yang pada prinsipnya ini adalah koordinasi dalam arti untuk pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026).

Ia menekankan pendidikan antikorupsi dan langkah pencegahan harus melekat dalam setiap kegiatan Kemensos.

“Di dalam setiap kegiatan selalu ada hal-hal tentang pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi,” katanya.

Ibnu mengapresiasi sikap terbuka Kemensos dalam menyampaikan kondisi dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

“Saya haturkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan jajarannya yang sudah mulai terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” ujarnya.

KPK, tegasnya, mendukung penuh program-program strategis Kemensos, termasuk Sekolah Rakyat, namun pelaksanaannya harus bebas dari penyimpangan.

“Kita mendukung program-program yang baik ini, namun dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan,” katanya.

Ibnu menyebut pembahasan dalam pertemuan itu sudah menyentuh titik-titik risiko yang berpotensi memunculkan praktik lancung.

“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” terangnya.

Ia memastikan KPK tetap terbuka apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

“Namun apabila ada suatu penyelewengan, silakan tetap kepada rekan-rekan untuk menyikapi. Kami tetap terbuka,” tegas Ibnu.

“Yang jelas, program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” tandasnya.