Puan Maharani Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan dampak serius konflik geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi nasional. Puan menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz yang memberikan tekanan besar bagi perekonomian nasional.

"Sidang Dewan yang terhormat, saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi di kawasan Timur Tengah. Khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia," ujar Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Persidangan V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Krisis tersebut tidak hanya menjadi isu regional, tetapi juga telah mengganggu rantai pasok global yang berujung naiknya beban biaya di Indonesia.

"Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah menjadi transmisi ke dalam perekonomian nasional. Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," ucap Puan.

Ia juga mengingatkan, kenaikan biaya produksi dan impor berpotensi memicu inflasi sampai menurunkan daya beli masyarakat.

"Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional," tuturnya.

Maka, sambung dia, DPR mendukung langkah strategis pemerintah dan Bank Indonesia memitigasi dampak gejolak global.

"DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," jelasnya.

Pemerintah diminta menjaga keseimbangan pembangunan fisik dan perlindungan sosial di tengah keterbatasan anggaran.

"DPR RI memandang bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan," pungkas Puan.