Bank Dunia Ingatkan Ekonomi Negara Pasifik Melambat pada 2026

BeritaNasional.com - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di wilayah Pasifik mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 2,8 persen pada 2026.

Dalam laporan terbaru bertajuk Pacific Economic Update, perlambatan ini dipicu oleh kombinasi faktor global yang belum mereda. 

Lonjakan biaya bahan bakar, mahalnya tarif pengiriman, hingga gangguan rantai pasok dunia yang berkepanjangan menjadi beban utama bagi negara-negara di kawasan tersebut.

Guncangan Eksternal

Laporan tersebut menyoroti fenomena mengkhawatirkan di mana guncangan ekonomi eksternal yang terjadi berulang kali kini dianggap sebagai "normal baru" bagi Pasifik. 

Kondisi ini memberikan tekanan berat, tidak hanya bagi pemerintah dan sektor bisnis, tetapi juga secara langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga.

"Negara-negara Pasifik tetap sangat rentan terhadap fluktuasi harga bahan bakar global," tulis Bank Dunia dalam laporannya yang dikutip dari Xinhua News pada Selasa (12/5/2026).

Kerentanan ini bukan tanpa alasan. Bagi banyak negara di kawasan ini, impor minyak menyumbang sekitar 15 hingga 25 persen dari total impor barang secara keseluruhan.

Gangguan pada pasar bahan bakar diprediksi akan terus menghambat laju pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam enam hingga sembilan bulan ke depan.

Cadangan Keuangan Negara Menipis

Selain masalah biaya hidup, Bank Dunia juga mengkhawatirkan kondisi fiskal atau kesehatan keuangan negara-negara Pasifik. Rentetan guncangan ekonomi yang terjadi secara berturut-turut telah menggerus cadangan kas pemerintah, sehingga ruang gerak kebijakan menjadi semakin sempit.

Menanggapi situasi ini, Bank Dunia mendesak pemerintah di kawasan Pasifik untuk segera melakukan dua langkah strategis. Pertama, memperketat pengelolaan keuangan publik dengan memastikan setiap pengeluaran negara dilakukan secara efisien.

Kedua, dukungan tepat sasaran dengan memberikan bantuan hanya kepada rumah tangga yang benar-benar rentan.

Bank Dunia juga memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak memberikan subsidi secara luas atau sembarangan. 

Menurut lembaga keuangan dunia tersebut, subsidi yang tidak tepat sasaran justru akan semakin memperburuk beban fiskal dan membatasi kemampuan negara dalam menghadapi krisis di masa depan.

Sumber: Xinhua News