Barang Markup Dadan Hindayana Cs dari Motor Listrik sampai Sepatu Sudah Didistribusi ke Daerah

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap fakta baru hasil penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 - 2026, khususnya terkait praktik Markup pengadaan proyek.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi menyebut empat barang pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) diduga merupakan hasil markup ternyata telah didistribusikan ke daerah.

“Gak (tidak disita). Kalau barangnya kan sudah distribusi di daerah,” kata Syarief saat dihubungi, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, Syarief belum bisa banyak memberikan penjelasan lebih lanjut karena proses penyidikan masih berjalan. Termasuk menghitung nilai markup dan proses penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti.

“Ntar masih dihitung angka pastinya. Masih jalan entar aku sampaikan hasilnya,” tuturnya.

Adapun duduk perkara ini telah menjerat tiga mantan Petinggi BGN yakni; Mantan Kepala, Dadan Hindayana; serta dua Mantan Wakil Kepalanya, Sony Sonjaya; dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka.

Ketiganya dijerat atas dugaan praktik penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 - 2026, salah satunya perihal afiliasi terhadap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Pelanggaran diduga demi mencari keuntungan dengan memanfaatkan insentif SPPG yang terafiliasi mereka. Padahal pembangunan titik SPPG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima untuk mendukung MBG.

Tak berhenti di situ, ketiga tersangka diduga turut menikmati hasil markup pengadaan barang dan jasa di BGN yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Lewat intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berujung penyusunan tak sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja).

Berikut beberapa temuan pengadaan pada BGN yang tidak sesuai;

1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun.

2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

4. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga

Atas dugaan pidana korupsi ini, ketiganya Dijerat Pasal 603 dan 604 KUHP Baru juncto Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berkaitan korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melibatkan perusahaan, organisasi, atau kelompok bisnis (Korporasi).