TNI Pastikan Pembangunan Yon TP Pakai Lahan Departemen Pertahanan dan Pemda

Oleh: Bachtiarudin Alam
Selasa, 09 Juni 2026 | 23:30 WIB
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen Muhammad Nas (Beritanasional/Bachtiar)
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen Muhammad Nas (Beritanasional/Bachtiar)

BeritaNasional.com - Kehadiran konsep Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) dari satuan khusus TNI Angkatan Darat (AD) turut mendapat sorotan. Setelah pembangunan markas batalyon di daerah ada beberapa penolakan dari masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen Muhammad Nas menegaskan kehadiran Yon TP dimaksudkan untuk mendukung pembangunan daerah, penanggulangan bencana, penguatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

“Perlu kami sampaikan di sini bahwa pembangunan Yon TP, Brigade TP yang membawahi batalyon-batalyon TP itu merupakan grand design pemerintah kita ya sebagai langkah penyiapan pertahanan,” kata Nas kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Lantas, Nas menjawab prihal kritik soal lahan yang digunakan pembangunan markas Yon TP turut memakai milik Departemen Pertahanan dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Jadi yang pertama lahan milik Departemen Pertahanan ya TNI itu digunakan. Yang kedua, lahan milik daerah, pemerintah daerah, yang kita komunikasikan dengan mereka,” kata dia.

“Jadi Pemda yang menentukan, bukan kita TNI yang menunjuk langsung. Nah, ini pemikiran kita, kenapa kok masyarakat ribut, dibilangnya tanah masyarakat ya. Yang tahu itu kan pemerintah daerah,” sambung Nas.

Maka dari itu, Nas menyarankan agar masyarakat bisa melihat secara objektif terkait polemik yang ada di lapangan. Karena mungkin lahan yang diklaim masyarakat, sebenarnya milik dari Pemda yang sebelumnya memang tidak digunakan.

“Jadi kalau ada masyarakat yang komplain ini tanah kami, nah perlu kita lihat di situ sertifikatnya. Karena pemerintah daerah menentukan bukan kalau bahasanya kami itu ujug-ujug, bukan sekonyong-konyong TNI nge-plot di peta terus datang tidak. Sudah hasil koordinasi dengan pemerintah daerah,” tuturnya.sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: