KPK Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Dorong Pesan Antikorupsi Hadir di Ruang Publik

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Transjakarta, meresmikan perubahan nama Halte Transjakarta Setiabudi menjadi Halte Setiabudi Integritas.

Peresmian yang dilakukan bertepatan dengan momen car free day (CFD) itu disebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan nilai-nilai antikorupsi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perubahan nama halte tersebut merupakan langkah untuk menanamkan budaya integritas melalui ruang publik yang setiap hari digunakan warga.

“Bagi KPK, langkah ini merupakan upaya menghadirkan nilai-nilai antikorupsi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

"KPK memandang budaya integritas tidak cukup hanya dibangun dan dirawat melalui pendidikan formal, sosialisasi, atau forum-forum resmi, tetapi juga perlu hadir di ruang publik yang setiap hari menjadi bagian dari aktivitas warga,” kata dia.

Menurut Budi, perkembangan konektivitas transportasi publik di Jakarta membuat semakin banyak warga berinteraksi dengan berbagai ruang transit setiap hari. 

Karena itu, KPK menilai pesan-pesan tentang integritas perlu dihadirkan secara lebih dekat, membumi, dan relevan dengan keseharian masyarakat.

Ia menegaskan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui pendekatan pencegahan dan pendidikan yang melibatkan masyarakat secara kolaboratif.

“KPK meyakini bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak hanya butuh dilakukan melalui penindakan, tetapi juga penting diintegrasikan melalui pendekatan pencegahan dan pendidikan, serta pelibatan masyarakat yang kolaboratif untuk membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan,” ujar Budi.

Karena itu, lanjut dia, nilai integritas perlu hadir di berbagai ruang kehidupan masyarakat, termasuk ruang publik yang menjadi titik temu jutaan warga setiap hari. 

KPK berharap masyarakat yang singgah, menunggu, maupun melintas di kawasan Halte Setiabudi Integritas dapat membawa pesan bahwa integritas merupakan bagian dari kebiasaan sehari-hari.

“KPK berharap setiap masyarakat yang jeda, singgah, menunggu, maupun melintas di kawasan tersebut dapat membawa satu pesan sederhana, bahwa integritas bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari," ucapnya.

"Integritas dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, dan dari situlah budaya antikorupsi dapat tumbuh serta mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” tambah Budi.

Dalam kesempatan itu, KPK juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, jajaran Pemprov DKI Jakarta, PT Transjakarta, dan masyarakat yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan antikorupsi.

Selain Halte Setiabudi Integritas, pada rangkaian kegiatan CFD tersebut juga diresmikan dua titik stop bus non-BRT baru, yakni Setiabudi Integritas 1 di sisi trotoar Jalan HR Rasuna Said serta Pusat Edukasi Antikorupsi KPK yang berada di sisi Gedung ACLC KPK.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengubah nama Halte Transjakarta Setiabudi menjadi Halte Setiabudi Integritas.

Pram mengatakan penamaan baru halte yang berada di depan Gedung Merah Putih KPK itu menjadi bagian dari penguatan kampanye antikorupsi di ruang publik.

Peresmian tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pimpinan KPK. 

“Peresmian Halte Setiabudi Integritas ini bukan sekadar perubahan papan nama ikon transportasi, melainkan pesan kuat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah gerakan bersama," ujar Pram.

Melalui perubahan nama halte itu, masyarakat mengenai pentingnya nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perubahan nama halte itu bukan sekadar pergantian identitas fasilitas transportasi, melainkan simbol ajakan bersama untuk melawan korupsi.

"Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan nilai-nilai integritas dan kejujuran terus menggema serta tertanam di benak setiap warga, termasuk para pelanggan Transjakarta yang bermobilitas setiap hari di koridor ini,” tuturnya.

Menurut dia, halte yang berada di kawasan strategis dengan tingkat mobilitas tinggi itu diharapkan dapat menjadi medium edukasi publik yang efektif. 

Kehadiran simbol integritas di ruang keseharian warga dinilai dapat memperluas pesan antikorupsi ke masyarakat.

"Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, Transjakarta, dan KPK juga diharapkan memperkuat penyebaran pesan positif terkait pemberantasan korupsi," kata dia.