Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Satgas Mitigasi PKH

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi membahas langkah kerja Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Rapat tersebut digelar dalam upaya pemerintah dan DPR mengantisipasi ancaman PHK yang menerpa para pekerja.

Rapat koordinasi juga dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

"Pada hari ini, kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK,” kata Dasco kepada wartawan setelah rapat koordinasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). 

Dalam rapat tersebut, Dasco mengatakan ketua Satgas Mitigasi PHK dijabat Mensesneg Prasetyo yang akan intensif menggelar rapat dengan perwakilan buruh dan pimpinan legislatif yang diwakili Cucun.

"Dari hasil pembicaraan tadi, ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas,” kata Dasco.

Keputusan Segera Diambil

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo menyampaikan terima kasih terhadap DPR yang telah memfasilitasi diskusi ini. Pihaknya saat ini telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.

"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK,” katanya.

“Karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," tambahnya.

Selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Prasetyo juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk adanya jalan keluar mengatasi kenaikan gas industri (LNG) yang menjadi salah satu dampak ancaman badai PHK. 

“Kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” ucapnya.

Ancaman PHK

Lebih lanjut, Presiden KSPSI Andi Gani menyebutkan data PHK akibat kenaikan gas industri bisa mencapai 55 ribu pegawai. Ia berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah solusi untuk memitigasi ancaman PHK tersebut.

“Tiga hari lalu, perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK. Karena itu, rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis,” tegasnya.

Terlebih, Andi Gani mengungkap dampak PHK lain disebabkan masalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menyimpan potensi sangat besar terhadap 150.000 pekerja yang terancam dipecat.

“Karena itu, kepada teman-teman buruh yang sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan pengusaha win-win solution. Dan, mudah-mudahan Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB,” jelasnya.