Sistem Keamanan AS Kembali Bobol, Jaringan Intelijen Pemerintah Disusupi Peretas

BeritaNasional.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menghadapi tantangan di sektor keamanan siber. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) saat ini menginvestigasi kasus peretasan besar yang menyasar Homeland Security Information Network (HSIN), platform yang digunakan oleh pemerintah federal, negara bagian, penegak hukum, hingga pejabat lokal untuk berbagi informasi intelijen dan koordinasi darurat.

Kebocoran ini pertama kali diungkap oleh situs berita Nextgov dan Bleeping Computer pada Kamis (2/7/2026). 

Menurut laporan tersebut, para peretas diduga berhasil membobol server HSIN pada akhir Mei hingga awal Juni lalu, yang berpotensi mengekspos data-data sensitif di dalamnya.

Pihak DHS sendiri telah mengonfirmasi adanya insiden ini melalui pernyataan tertulis seorang juru bicaranya.

"Kami menyadari adanya insiden siber baru-baru ini yang melibatkan lingkungan berbagi informasi lama yang tidak terklasifikasi. Kami segera mengambil tindakan untuk mengisolasi sistem yang terpengaruh, mengurangi kerentanan, dan meluncurkan investigasi forensik komprehensif," tulis pernyataan tersebut.

Meski DHS menolak membeberkan seberapa banyak data yang dicuri, kekhawatiran besar mulai bermunculan. 

Berdasarkan rekam jejak tahun 2023, platform HSIN diketahui menyimpan informasi pribadi yang dibagikan antarpengak hukum, termasuk data pengawasan terhadap warga Amerika.

Senator Demokrat asal Virginia sekaligus anggota senior Komite Intelijen Senat, Mark Warner, memperingatkan, meskipun informasi di HSIN berstatus nonklasifikasi (tidak rahasia), isinya sangat sensitif dan berisiko tinggi membahayakan keamanan nasional.

Warner mengungkapkan seberapa krusialnya platform yang dibobol ini.

HSIN saat ini aktif digunakan sebagai sistem pendukung keamanan jalannya turnamen Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS.

Tahun lalu, platform ini menjadi pusat komando saat penanganan insiden tragis tabrakan udara antara pesawat American Airlines dan helikopter Black Hawk Angkatan Darat di Washington, DC, yang menewaskan 67 orang.

Imbas Pemotongan Anggaran di Era Trump

Hingga kini, identitas dan motif di balik aksi peretasan ini masih misterius. Namun, insiden ini kembali memicu kritik tajam terhadap rapuhnya sistem pertahanan siber pemerintah federal. Banyak pihak mengaitkan kelengahan ini dengan pemotongan anggaran besar-besaran yang terjadi di berbagai lembaga federal, termasuk DHS dan Badan Keamanan Siber (CISA), di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sejak pemerintahan Trump dimulai pada Januari 2025, rentetan skandal keamanan siber terus mengguncang AS. Beberapa kasus menonjol di antaranya meliputi:

Kebocoran rencana perang akibat penggunaan aplikasi tidak resmi seperti Signal oleh pejabat pemerintah.

Peretasan basis data federal berisi informasi pribadi warga oleh anggota Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik Elon Musk.

Bocornya kata sandi massal oleh kontraktor CISA yang membuka akses ke sistem cloud pemerintah.

Kondisi ini kian diperparah setelah awal tahun ini FBI terpaksa melaporkan "insiden siber besar" ke Kongres, menyusul bocornya nomor telepon target pengawasan agen federal yang berpotensi menguntungkan pihak musuh.