Survei IndexMundi Tuai Polemik, Burhanuddin Muhtadi Soroti Kelemahan Metodologinya

BeritaNasional.com - Hasil survei yang dirilis IndexMundi Global Surveys turut menjadi sorotan setelah menempatkan Polri dalam posisi tertinggi sebagai institusi paling korup di Asia Tenggara berdasarkan skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56.

Hasil ini pun mendapat sorotan dari Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi yang menilai adanya kelemahan dalam metodologi yang digunakan IndexMundi Global Surveys. 

"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Sebab, Burhanuddin menilai proses pengumpulan data melalui survei daring terbuka, tidak mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Karena data terhimpun nantinya hanya mencerminkan pandangan dari sebagian pengguna internet tanpa verivikasi yang jelas.

"Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah," ujarnya.

Selain itu, Burhanuddin melihat adanya persoalan mendasar yaitu munculnya bias sampel atau sampling bias. Karena responden hanya berasal dari individu yang memiliki akses internet, memahami teknologi, dan menguasai bahasa dalam platform survei. 

Kondisi tersebut membuat sampel tidak dipilih melalui metode acak murni atau random sampling. Sehingga tidak merepresentasikan komposisi demografi suatu negara berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, maupun wilayah.

Terlebih, sistem pengumpulan data yang bersifat sukarela atau volunteer membuka peluang terjadinya self-selection bias. Karena, siapa pun yang mengakses situs dapat mengisi survei sehingga pendapat yang terekam berpotensi didominasi kelompok memiliki pandangan positif maupun negatif terhadap suatu isu.

"Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu," tutur Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyoroti minimnya transparansi dari survei tersebut terkait jumlah responden yang menjadi dasar penyusunan skor di setiap negara. Seperti ketiadaan informasi mengenai ukuran sampel membuat perubahan peringkat suatu negara berpotensi dipengaruhi oleh jumlah responden yang sangat sedikit. 

Selain itu, mekanisme pembersihan data, penyaringan bot, spam, maupun respons tidak valid, juga tidak dijelaskan secara terbuka. Alhasil, data IndexMundi lebih tepat dipandang sebagai gambaran sentimen di ruang digital, bukan kondisi faktual di lapangan. 

Atas pandangan itu, Burhanuddin memandang hasil survei ini sebaiknya dijadikan indikator awal untuk bahan verifikasi oleh lembaga kredibel yang menggunakan metode ilmiah lebih ketat, misalnya Transparency International atau Gallup Poll.

"Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama," tukas dia.