Anggota DPR Hamid Noor Yasin Dorong Belanja Negara Berorientasi Rakyat di Tengah Keterbatasan Fiskal

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi V DPR Hamid Noor Yasin mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar menyusun prioritas belanja secara cermat di tengah keterbatasan fiskal dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2026) politisi PKS ini menjelaskan Komisi V DPR tengah membahas pagu indikatif bersama mitra kerja. Namun, besaran anggaran yang dialokasikan masih jauh dari kebutuhan riil yang diajukan kementerian dan lembaga.

"Saat ini kita sedang membahas masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk mitra-mitra Komisi V. Hanya persoalannya memang karena kondisi fiskalnya sangat terbatas, sehingga pagu indikatif yang diberikan kepada kementerian dan lembaga oleh Bappenas dan Menteri Keuangan sementara ini sangat minim, antara 40 sampai 60 persen. Artinya masih sangat jauh dari harapan dan dari kebutuhan riil yang diajukan kementerian dan lembaga," ungkapnya.

Sebagai contoh, ia menyebut usulan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai Rp219,81 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan baru sebesar Rp98,47 triliun.

"Artinya masih ada gap sekitar Rp121,34 triliun atau baru terpenuhi sekitar 44,8 persen dari kebutuhan," jelas Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tersebut.

Menurut Hamid, kondisi tersebut menuntut kementerian dan lembaga untuk mengelola anggaran secara lebih selektif dengan mengutamakan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Otomatis perlu kami sampaikan kepada mitra-mitra kami agar betul-betul mengatur anggaran dengan cermat, mendahulukan hal-hal yang sifatnya prioritas, terutama keberpihakan kita kepada publik dan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan berkurangnya pelayanan kepada rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran negara harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat nyata.

"Kalau kita tidak menata anggaran ini dengan baik, rakyat yang akan kehilangan manfaatnya. Karena itu kita harus fokus pada hal-hal yang prioritas sehingga kita masih bisa berbuat untuk mengabdi dan melayani rakyat," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Hamid mengingatkan salah satu fungsi utama DPR adalah memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Kita memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Karena itu kita harus melahirkan anggaran-anggaran yang berpihak kepada rakyat," tandasnya.