Audiensi dengan Forum GTKN, DPR Minta Pemerintah Sinkronisasi Kebutuhan Guru Nasional

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/7/2026). 

Cucun meminta pemerintah dan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) sinkronisasi jumlah kebutuhan guru nasional dalam penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Kebutuhan guru saat ini dalam kondisi yang darurat. Namun, Cucun menilai masih banyak hal yang perlu ditata terkait kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

"Ini lagi disimulasikan sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah ya," ujar Cucun usai audiensi.

Cucun mengungkap, berdasarkan pembicaraan pemerintah, telah disampaikan masih banyak sekolah yang perlu dievaluasi atau digabung karena jumlah siswa yang sedikit. Menurutnya, perlu ada perhitungan baru terkait kebutuhan guru.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri sedang menghitung kebutuhan guru seusai pemetaan di daerah. Cucun juga meminta pemerintah menghitung kekosongan kepala sekolah.

"Ya bayangkan saja kalau enggak ada kepala sekolah, sudah lulus, siapa yang menandatangani ijazah? Enggak ada kan?" 

DPR meminta agar pemerintah menangani polemik guru. Sebab guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu kontraknya akan selesai pada September mendatang.

"Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka enggak ada ya. Jadi ini butuh kejelasan, tadi terkait P3K ada dua kan, ada yang penuh waktu yang paruh waktu ini," terangnya.

Waketum PKB ini memastikan, DPR akan mengawal aspirasi guru dan tenaga kependidikan melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Masukan dari guru dan tenaga kependidikan akan menjadi bahan DPR untuk membahas kebijakan pendidikan.

"Aspirasi yang disampaikan dalam masa waktu panjang Bapak Ibu semua bolak-balik terus menyatakan bagaimana perjuangannya akan terus kami kawal sesuai dengan mekanisme kelembagaan yang ada di DPR," pungkasnya.