Sikapi Secara Jernih, Publik Diminta tak Terpengaruh Opini Pihak Tertentu

BeritaNasional.com -  Aktifis Antikorupsi Anshor Mukmin menyoroti gaduh kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) ke Amerika Serikat. Ia menilai persoalan itu perlu disikapi secara jernih dan proporsional oleh publik.

Ia kemudian meminta publik tidak terpengaruh oleh opini yang sengaja digiring oleh pihak tertentu hingga menjadi polemik yang bersifat asumtif dan spekulatif.

"Persoalan perjalanan dinas yang menjadi polemik sesungguhnya hanya persoalan isu administratif yang kemudian digiring seolah-olah menjadi tuduhan penyalahgunaan keuangan negara yang tidak berdasar," ungkap Anshor dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7).

Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia ini juga menyampaikaan pernyataan resmi dari Kementerian PU telah memberikan ketegasan. 

Jika ada anggota keluarga yang turut serta dalam perjalanan tersebut, seluruh pembiayaannya dipastikan menggunakan dana pribadi dan tidak bersumber dari APBN.

Penjelasan itu disebutnya menjadi klarifikasi resmi yang harus dihormati dalam kerangka negara hukum.

"Saya rasa pernyataan resmi kementerian PU melalui Sekjen sudah sangat clear bahwa perjalanan keluarga Menteri PU tidak menggunakan APBN. Keterbukaan ini saya rasa perlu kita apresiasi bersama," imbuhnya, dikutip Minggu (12/7/2026).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, lanjutnya pencantuman nama anggota keluarga dalam proses administrasi perjalanan, termasuk pengurusan visa, tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

"Saya berpendapat bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar asumsi yang terus digaungkan hingga membentuk persepsi di ruang publik"

Namun ia tidak menampik dalam negara demokrasi, kritik terhadap penyelenggara negara tetap merupakan bagian penting yang patut dihormati. Namun, kritik tersebut harus tetap berbasis data yang valid.

"Kita patut menghormati kritik oleh masyarakat, namun akan lebih bernilai apabila berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan, bukan pada pembentukan opini yang menyerang karakter seseorang, yang mengedepankan penghakiman diruang publik tanpa dasar," tandasnya.