Kemendagri Ungkap 450 ASN Dilaporkan karena Diduga Tak Netral dalam Pemilu 2024

Indonesiaglobe.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan terdapat 450 ASN yang dilaporkan karena diduga melanggar netralitas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu dibeberkan Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR pada Senin (25/3/2024).

"Laporan setidaknya ada 450 ASN yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) (karena) melanggar netralitas," kata Tito dalam paparannya.

Dari jumlah itu, lanjut Tito, sebanyak 240 ASN terbukti melanggar netralitas dan telah dijatuhi sanksi.

"Dari jumlah itu, ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Kemudian, 180 ASN sudah ditindaklanjuti oleh Penjabat Pembina Kepegawaian dengan penjatuhan sanksi," ujar mantan Kapolri tersebut.

Adapun ASN terbanyak yang melanggar netralitas berasal dari Kabupaten Kolaka, yakni 20 pegawai. Selanjutnya, Kabupaten Majene 14 ASN dan Kota Parepare 12 ASN.

Untuk pelanggaran yang dilakukan, sebanyak 15,8 persen ASN membuat posting, comment, share, like, bergabung atau mengikuti akun pemenangan capres-cawapres.

Tak hanya itu, sebanyak 12,9 persen ikut dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, atau pengenalan bakal calon atau partai politik. Sebanyak 11,3 persen juga melakukan sosialisasi atau kampanye di media sosial.

Bahkan, sebanyak 7,1 persen mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap partai politik atau pasangan capres-cawapres dan 7,1 persen menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa pihaknya juga mengganti lima pejabat karena tak netral.

"Ada beberapa pejabat juga yang selain dilaporkan ke Bawaslu, Inspektorat juga melakukan pendalaman dan ada bukti-bukti," jelas Tito.

"Saya ingat ada lima yang kami lakukan pergantian karena ada inisiatif sendiri untuk ke arah pasangan tertentu, tidak spesifik ke satu pasangan, tapi ada pasangan ini, pasangan yang ke sini, ya kami berikan sanksi juga," tambahnya.