Mendagri Tito: Dana Transfer Daerah Kerap Jadi Bancakan KKN

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap dana transfer daerah kerap dijadikan bancakan untuk KKN dan hal-hal yang tidak diperlukan. Karena itu pemerintah pusat mengusulkan efisiensi dana transfer daerah untuk mencegah hal tersebut.

"Untuk check and balance oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik yang maaf dalam tanda kutip, kolusi," ungkap Tito usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Praktik bancakan itu tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tetapi juga DPRD, stat, kolega politik dan pihak lainnya. Kasus tersebut masih sering ditemukan di banyak daerah.

"Contohnya banyak sekali kasus saya kira, beberapa daerah yang DPRD-nya bedol desa, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain," ujar Tito. 

Namun, masih banyak juga daerah yang memiliki pengelolaan anggaran yang baik. Tetapi tidak sedikit yang bermasalah dan menjadi APBD sebagai alat kepentingan.

Tidak hanya transfer daerah, praktik bancakan itu juga terjadi pada dana alokasi khusus.

"Nah yang terakhir, bahkan itu dana APBD, dana DAK yang dari pusat pun, yang dana alokasi khusus, yang dititipkan kepala daerah untuk dieksekusi kemarin Agustus, dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun, itu juga dikorupsi, di Kolaka Timur," ungkap Tito.

Praktik bancakan itu biasa terjadi terhadap dana operasional. Jika tidak dikorupsi, juga dilakukan pemborosan, seperti meningkatkan anggaran makan sampai fasilitas pejabat.

"Makanan, minuman, untuk pejabat dan segala macam tamu, itu juga sampai tinggi sekali, di Papua itu pernah sampai sangat tinggi sekali," ucap Tito.

Maka itu, pemerintah melakukan efisiensi untuk meminimalisir masalah tersebut. Efisiensi dana transfer daerah bisa menghemat sampai Rp1.369 triliun.

Pemerintah pusat alan menggunakan anggaran yang diefisienkan untuk beberapa program strategis seperti pendidikan, makan bergizi gratis, kesehatan sampai jaring pengaman sosial.

"Semua ada satu paket besar, Rp1.369 triliun, yang akan dieksekusi oleh pemerintah pusat yang berdampak ke daerah," ucap Tito.