Poin Penting Sri Mulyani di Sidang MK soal Anggaran Bansos 2024

BeritaNasional.com - Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) menjawab tudingan bantuan sosial atau bansos digunakan untuk Pemilu 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan anggaran bansos pada APBN 2024.

Dalam sidang itu, Sri Mulyani tidak sendirian namun turut hadir tiga menteri lainnya yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Di dalam APBN 2024, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola Kemensos," ujar Sri saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Dalam lima tahun terakhir juga tidak ada perbedaan pola realisasi belanja anggaran perlindungan sosial. Kecuali hanya pada 2023 ada perbedaan realisasi bansos yang cukup rendah karena pendataan kembali kerja sama Kementerian Sosial dengan perbankan.

"Dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya. Anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan 6 tahun sebelumnya," jelas Sri.

Anggaran perlindungan sosial pada tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun dari total APBN 2024 Rp3324,1 triliun. Anggaran ini telah selesai disusun dan disetujui DPR pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023. Sehingga, jauh dari penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wapres 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai, bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres," kata Sri.

Dari Rp496,8 anggaran perlindungan sosial, hanya Rp75,6 triliun untuk program bansos. Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini anggaran bansos mengalami penurunan. Turun dari Rp87 triliun pada tahun 2023.

"Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa anggaran bansos itu sudah bisa dieksekusi pada awal tahun 2024 karena sudah keluar Perpresnya pada November 2023. Kemudian Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) diserahkan Presiden Joko Widodo kepada menteri dan kepala daerah pada 29 November 2023. Jadi, pemerintah sudah bisa melaksanakan anggaran mulai 1 Januari.

"Dengan demikian, seluruh KL dan pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, berasal dari transfer ke pemerintah daerah," ujar Sri.

Adapun untuk bantuan El Nino dikerjakan oleh Bapanas. Anggarannya juga dari Bapanas yang merupakan cadangan pangan pemerintah.

"Mekanisme pembayarannya, apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan-cadangan pangan pemerintah dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasi dengan tahunan, kami bisa melakukan realokasi dari anggaran bendahara umum negara," jelas Sri.