Sengketa Pilpres 2024

PBNU Harap Tak Ada Kontroversi Usai MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024

Oleh: Harits Tryan Akhmad
Jumat, 19 April 2024 | 22:05 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (BeritaNasional/Oke Atmaja).
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (BeritaNasional/Oke Atmaja).

BeritaNasional.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf berharap putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 didasarkan pada pertimbangan yang absolut dan diterima oleh semua pihak serta tak menimbulkan kontroversi.

Hal itu dikatakannya merespons pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024) pekan depan.  

"(Keputusan yang diambil) tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang nisbi yang bisa menjadi kontroversi lebih lanjut, itu saja," ujar Yahya sebagaimana dilansir dari laman nu.or.id, Jumat (19/4/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menuturkan jika pertimbangan-pertimbangan tersebut bersifat nisbi dan bisa diperdebatkan, maka permasalahan justru akan menjadi berkepanjangan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi kontroversi yang berkelanjutan terkait putusan sidang sengketa Pilpres 2024 itu.

"Itu yang kami harapkan sebagai masyarakat biasa, karena saya juga bukan ahli hukum. Masyarakat ini juga sudah kangen bisa kerja seperti biasa, sudah tidak ada ribut-ribut lagi," bebernya. 

Menurut Gus Yahya, masyarakat pada umumnya memiliki harapan setelah ini tidak akan ada lagi kontroversi yang berkelanjutan, sehingga semua kehidupan bisa kembali berjalan normal, serta upaya-upaya untuk kemajuan dan perbaikan bisa terus dilaksanakan secara efektif. 

 Mengenai jumlah menteri dari NU yang akan mengisi jabatan sebagai menteri di kabinet pemerintahan berikutnya, Gus Yahya menegaskan bahwa NU bukan faksi politik, melainkan realitas demografis.

"NU itu bukan faksi politik tetapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang, jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet, kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU," ujarnya.

"Jangan-jangan menterinya NU semua, jangan kaget loh, bukan soal faksi politik, soal demografis saja, itu saya kira. Jadi kalau sekarang ditanya berapa orang? Ya nggak tahu, secara demografis paling nggak separuh lah," timpalnya.sinpo

Editor: Harits Tryan Akhmad
Komentar: