Heru Budi Lantik 1 Kepala Dinas Hari Ini

Oleh: Lydia Fransisca
Rabu, 22 Mei 2024 | 15:45 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (dua dari kanan) hari ini (22/5) melantik kepala DPPAPP. (BeritaNasional/Lydia)
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (dua dari kanan) hari ini (22/5) melantik kepala DPPAPP. (BeritaNasional/Lydia)

BeritaNasional.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya mengisi satu jabatan kepala dinas yang kosong.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu melantik Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) pada Rabu (22/5/2024).

Selain itu, dia merombak beberapa jabatan. Maria Qibtya yang sebelumnya merupakan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dilantik sebagai kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kini kepala BKD diisi seorang pelaksana tugas (Plt).

Bukan hanya itu, Iwan Kurniawan juga dilantik hari ini sebagai direktur utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur. 

Sebelumnya, dia menjabat sebagai wakil direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Tarakan.

Heru menjelaskan perubahan jabatan ini merupakan bentuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Dia optimistis hal ini bisa membuat kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

"Kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, harus lebih memperhatikan layanan birokrasi. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Begitu juga di bidang kesehatan, RSUD harus mampu meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi warga yang membutuhkan," kata Heru saat pelantikan.

Heru berharap pejabat yang baru dilantik bisa memegang teguh prinsip good governance dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja serta memiliki integritas yang tinggi.

Hal itu ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

"Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas sebagai ASN," tandasnya.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: