Buntut Peretasan, Presiden Jokowi Instruksikan BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional

BeritaNasional.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah terjadinya serangan siber ransomware.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/6/2024).

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata dilihat dari Antaranews, Sabtu (29/6/2024).

Yusuf belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini.

Namun, ia menyebut selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN. 

"Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini," imbuhnya.

Ia mengaku tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan.

"Aku nggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata Yusuf Ateh.

Dia juga tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai. 

"Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik)," ujarnya.