Demonstrasi di Gedung DPR, Penutupan Arus Lalu Lintas Bersifat Situasional

BeritaNasional.com -  Sebanyak 2.013 personel gabungan akan dikerahkan untuk menjaga keamanan aksi dari berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (22/8/2024).

Aksi ini akan dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk guru besar, akademisi, dan aktivis 1998, yang akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan partai politik dan batas usia minimum calon kepala daerah.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa personel yang akan diturunkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait lainnya.

Personel ini akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung atau menutup akses jalan tol yang berada di depan gedung tersebut.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, kami melibatkan sebanyak 2.013 personel gabungan serta dua ekor anjing pelacak," ujar Susatyo yang dikutip dari Antara.

Ia juga menambahkan bahwa unit pemadam kebakaran telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan massa melakukan aksi pembakaran ban.

Penutupan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR bersifat situasional, dan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.

"Jika massa di depan DPR cukup banyak dan eskalasi meningkat, kami akan melakukan penyekatan di Pulau Dua. Fokus penjagaan kami adalah pintu masuk dan keluar," lanjut Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel keamanan yang terlibat agar tetap bertindak persuasif, tidak mudah terprovokasi, dan mengutamakan negosiasi serta pendekatan yang humanis. Ia juga mengimbau para koordinator lapangan dan peserta aksi untuk bersikap santun, tidak melakukan tindakan anarkis, serta menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga aksi dapat berlangsung aman dan tertib sesuai harapan bersama.

Selain itu, ia memastikan bahwa personel yang bertugas tidak akan membawa senjata dan tetap menghargai hak massa aksi dalam menyampaikan pendapat.