Menanti Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran, Analis Soroti Transformasi Format Kominfo

BeritaNasional.com -  Pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, diprediksi akan ada peningkatan jumlah kementerian, meskipun hingga kini rincian pastinya belum jelas. 

Ada spekulasi nantinya akan ada 44 kementerian atau badan baru yang dibentuk, naik jumlahnya dari 34 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.

Sejauh ini yang baru terungkap Ada Badan Gizi Nasional, lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi. Dan desas-desus menyeruak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalami perombakan di era Prabowo. Lalu, bagaimana dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)?

Analis IT dari ICT Institute, Heru Sutadi, menilai sudah seharusnya ada transformasi format Kominfo di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kominfo berdiri ketika sektor digital dan ekonomi digital belum berkembang seperti sekarang. Di banyak negara, sudah menggunakan istilah Kementerian Ekonomi Digital. Ini bisa kita adopsi karena istilah 'informatika' sudah usang dan lebih mengarah pada teknologi komputer, padahal sekarang kita sudah berbicara tentang aplikasi, AI, big data, internet of things, dan lain-lain, sehingga perlu ada transformasi," kata Heru kepada BeritaNasional.com, Jumat (27/9/2024).

Heru pun merinci dibanyak negara ada yang menggunakan istilah Kementerian Komunikasi, Inovasi, dan Ekonomi Digital. Ada juga yang menggunakan nama Kementerian Komunikasi dan Ekonomi Digital. 

"Ini agar kementerian baru berada di bawah Kemenko Perekonomian, bukan Polhukam seperti sekarang, sehingga nilai manfaat ekonomi lebih menonjol daripada politik atau keamanannya," paparnya lebih lanjut.

Itu sebabnya, ditengah isu perluasan kursi kementerian/badan di pemerintahan ke depan, Heru menekankan perlu ada perombakan, baik dari segi nama, struktur organisasi, maupun pejabat-pejabatnya. 

"Agar ekonomi tumbuh 8 persen seperti yang diharapkan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo bisa tercapai. Kalau seperti sekarang, nampaknya berat karena jika ekonomi digital dan inovasi digital tidak didorong, maksimal ekonomi bisa tumbuh hanya sekitar 6 persen," ucap mantan Komisioner  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 2006-2012 itu.

PR yang Seabreg

Di era pemerintahan 10 tahun Jokowi, Kominfo tidak dipungkiri hadirkan kemajuan yang cukup dirasakan. Namun juga menyisakan pekerjaan rumah atau PR yang seabreg di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Heru memaparkan seperti infrastruktur digital Indonesia masih memiliki kesenjangan di wilayah Barat dan Timur, antara kota dan desa.

"Program Merdeka Sinyal yang digaungkan akan tuntas pada 2020 hingga sekarang belum menjangkau semua desa dengan internet broadband," jelas Heru

"Kalaupun ada yang sudah mendapat akses, kecepatannya masih rendah dan harga masih kurang terjangkau. Indonesia hanya berada di atas Myanmar dalam hal kecepatan internet di antara negara ASEAN," sambungnya.

Selain infrastruktur, keamanan siber dan perlindungan data juga masih menjadi masalah serius. "Membangun ekosistem digital juga menjadi tantangan lainnya," tandasnya.

Sebagai tambahan, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa jumlah dan struktur kementerian di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masih dalam tahap pembahasan.

Menurut Dasco, berbagai isu terkait pembentukan kementerian baru dalam kabinet Prabowo masih sangat dinamis. 

"Apa pun yang disampaikan saat ini masih merupakan bagian dari dinamika," ujar Dasco di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Kamis (26/9/2024).

Terkait finalisasi jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo digadang-gadang bakal diselesaikan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Isu ini sebelumnya mencuat diawali dengan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran diperkirakan mencapai 44. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses finalisasi.

Di sisi lain, Partai Gerindra melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut bahwa Prabowo menginginkan pembentukan kabinet zaken, yang akan diisi oleh individu-individu ahli di bidangnya masing-masing.

Bahkan, menteri yang diusulkan oleh partai politik harus memiliki keahlian di sektor terkait, yang dimana artinya kursi kementerian bakal ditempati oleh sosok yang memiliki kemampuan dibidangnya.